Pemerintah Indonesia menyesuaikan tahapan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha dan ekosistem pendukung. Kebijakan yang disosialisasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 16 Oktober 2026 ini memberikan waktu tambahan bagi sejumlah kategori produk dan jasa untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Penyesuaian tersebut menjadi perhatian penting bagi dunia bisnis, terutama usaha mikro dan kecil yang masih menghadapi tantangan administrasi, biaya, serta kesiapan rantai pasok. Meskipun beberapa tenggat diperpanjang hingga 2028, kewajiban sertifikasi halal tidak dihapuskan. Pelaku usaha tetap perlu memahami aturan berdasarkan kategori produk agar dapat mempersiapkan proses sertifikasi secara tepat dan terencana.
Kebijakan Baru Penahapan Sertifikasi Halal untuk Mendukung Dunia Bisnis
Otoritas nasional menetapkan arah perubahan terhadap tenggat pemberlakuan persyaratan halal bagi beberapa kategori barang serta layanan. Langkah pemerintah tersebut diperkenalkan kepada pemangku kepentingan pada 16 Oktober 2026 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Proses penyesuaian regulasi memperhitungkan kondisi penyelenggara sertifikasi serta ketersediaan infrastruktur jaminan produk halal. Dalam ketentuan sebelum penyesuaian, beberapa kategori harus memenuhi batas penahapan pada 17 Oktober 2026. Dengan adanya penyesuaian tersebut, sejumlah tenggat diperpanjang hingga Oktober 2028. Namun, perpanjangan ini tidak berlaku secara seragam bagi seluruh produk.
Dasar hukum penyelenggaraan jaminan produk halal mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang telah disesuaikan melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya mencakup PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pemerintah menyampaikan bahwa perubahan jadwal ditempuh dengan menyesuaikan PP Nomor 42 Tahun 2024. Untuk pemilik usaha, perubahan jadwal memberikan ruang untuk memperbaiki kesiapan. Namun, perpanjangan tenggat bukan berarti proses sertifikasi dapat diabaikan. Pemeriksaan ketentuan terbaru menjadi penting sebelum menentukan keputusan usaha.
Memahami Perubahan Tenggat Sertifikat Halal bagi Pelaku Usaha
Ketentuan yang paling relevan bagi UMK mencakup kewajiban halal pada sektor pangan. Pada kelompok pengusaha mikro serta kecil, masa penahapan produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan diperpanjang sampai 17 Oktober 2028. Sementara itu, jasa terkait pangan yang tercakup dalam ketentuan, dengan pengecualian jasa penyembelihan, mengikuti pemberlakuan mulai 18 Oktober 2028. Kategori makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan impor memperoleh penahapan sampai pemberlakuan 18 Oktober 2028, dengan mempertimbangkan mekanisme pengakuan sertifikat halal luar negeri. Oleh sebab itu, pelaku usaha perlu membedakan produk domestik dan produk luar negeri. Ketentuan bagi usaha menengah dan besar yang sudah berlaku sebelumnya tetap perlu dipatuhi berdasarkan aturan yang berlaku bagi kategorinya.
Pembaruan jadwal turut menyentuh sejumlah komoditas nonpangan yang termasuk dalam pengaturan Pasal 161 PP Nomor 42 Tahun 2024. Kelompok produk yang masuk dalam perubahan mencakup produk obat bahan alam serta suplemen dan obat kuasi, barang kosmetik, produk berbahan kimia, serta hasil rekayasa genetik, serta beberapa kelompok barang untuk penggunaan sehari-hari. Tenggat yang disesuaikan untuk kategori terkait mengikuti batas penahapan baru pada 17 Oktober 2028. Meskipun demikian, kategori obat bebas dan obat bebas terbatas tetap mengikuti 17 Oktober 2029. Sementara bagi obat keras dengan pengecualian psikotropika, batas waktunya masih mengikuti 17 Oktober 2034. Variasi tenggat antarproduk menunjukkan pentingnya membaca ketentuan secara lengkap.
Memahami Jalur Sertifikasi Halal Reguler dan Pernyataan Mandiri
Ketika mulai mengurus persyaratan produk halal, pelaku usaha perlu memahami jalur pengajuan yang tersedia. Dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi, terdapat mekanisme sertifikasi reguler dan skema pernyataan mandiri. Jalur self declare tidak otomatis berlaku bagi seluruh produk usaha mikro dan kecil. Ketentuan kelayakan yang harus dipenuhi bergantung pada kondisi produk dan proses yang dijalankan. Untuk kategori berbeda, mekanisme biasa memerlukan penilaian berdasarkan persyaratan yang berlaku. Karena itu, pemilik usaha perlu memahami persyaratan masing-masing mekanisme. Penyesuaian mekanisme dengan karakter usaha mendukung proses pengajuan yang lebih teratur.
Lembaga pemerintah yang menangani administrasi sertifikasi halal, yaitu BPJPH bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sertifikasi sesuai ketentuan. Dengan menggunakan mekanisme resmi, pemilik bisnis bisa memulai proses administrasi. Pada kelompok usaha yang berhak menggunakan skema tertentu, dukungan sertifikasi tanpa biaya melalui SEHATI dapat dipertimbangkan, bergantung pada persyaratan serta ketersediaan program. Pendamping yang menangani Proses Produk Halal dapat berperan dalam proses pendampingan skema pernyataan mandiri. Meskipun demikian, pemilik usaha tetap bertanggung jawab terhadap informasi produknya. Kesalahan dalam menjelaskan komposisi barang harus dihindari sejak tahap persiapan. Jika informasi usaha disusun secara akurat, proses sertifikasi menjadi lebih mudah dipersiapkan.
Cara Menata Dokumen serta Standar Operasional Produk Halal
Perencanaan pemenuhan standar halal tidak hanya berkaitan dengan pengisian formulir. Pengelola produksi perlu memeriksa komposisi produk dari awal, termasuk material produksi dan bahan pendukung. Dalam kegiatan usaha pangan, pembuat camilan harus memastikan informasi seluruh komponen resep. Catatan transaksi pemasok berguna untuk memeriksa asal material. Selain itu, evaluasi dokumen pendukung setiap material. Pastikan penilaian tidak semata-mata didasarkan pada penampilan produk. Ketika status komponen masih memerlukan kepastian, lakukan pemeriksaan sebelum mengajukan dokumen. Jika komposisi produk sudah ditelusuri, kesiapan administrasi menjadi lebih baik.
Tidak hanya memastikan asal material, pelaku bisnis perlu mengevaluasi proses produksi. Tempat penyimpanan, peralatan pengolahan, dan proses pengemasan harus mengikuti persyaratan yang berlaku untuk jenis usaha. Jika satu tempat produksi menangani beragam barang, risiko kontaminasi silang perlu dievaluasi. Penerapan prosedur kebersihan mempermudah pemeriksaan terhadap praktik produksi. Pengelola bisnis sebaiknya menyiapkan catatan penerimaan bahan dan jadwal pemeriksaan. Apabila komposisi produk berubah, kesesuaiannya dengan dokumen sertifikasi harus ditinjau. Persiapan semacam ini mendukung pemeliharaan konsistensi produk setelah memperoleh sertifikasi.
Peluang UMKM Memanfaatkan Masa Transisi untuk Memperkuat Usaha
Perpanjangan waktu penahapan dapat membantu pelaku usaha menyusun anggaran. Ketika mempersiapkan pengajuan halal, pengeluaran dapat muncul dari penyesuaian operasional, sesuai mekanisme sertifikasi yang dipilih. Misalnya, pemilik bisnis mengalokasikan Rp3.600.000 bagi persiapan produksi. Dengan asumsi alokasi dilakukan selama dua belas bulan, penyisihan bulanan menjadi Rp300.000. Nilai pada simulasi ini hanya menggambarkan perencanaan dana internal, dan tidak boleh digunakan sebagai patokan biaya pengajuan. Ketika persyaratan SEHATI dapat dipenuhi, anggaran dapat lebih difokuskan pada pembenahan operasional. Penghitungan kebutuhan sebelum tenggat dapat mencegah pengeluaran mendadak yang mengganggu kegiatan usaha.
Sertifikasi halal dapat menjadi bagian dari penguatan reputasi. Untuk konsumen yang memperhatikan kehalalan produk, label halal resmi memberikan informasi tambahan. Meskipun demikian, status halal saja tidak memastikan produk langsung lebih laris. Mutu barang, keterjangkauan biaya pembelian, serta ketersediaan distribusi masih menjadi bagian penting dari keputusan pelanggan. Pada proses penyesuaian desain kemasan, pemilik bisnis tidak boleh menampilkan klaim yang menyesatkan. Komoditas yang sertifikasinya belum selesai tidak boleh diklaim telah bersertifikat halal. Jika pemasaran dilakukan secara bertanggung jawab, kepercayaan pelanggan dapat lebih mudah dijaga.
Rangkuman Kebijakan Penahapan Sertifikasi Halal hingga 2028
Perubahan masa penahapan jaminan produk halal memberikan ruang persiapan bagi kelompok produk dan jasa tertentu. Dengan penyesuaian yang disampaikan pemerintah, sejumlah kategori memperoleh masa penahapan hingga 17 Oktober 2028. Namun, ketentuan harus dibedakan berdasarkan klasifikasi usaha dan barang. Bagi pelaku bisnis, kepastian mengenai kelompok produk harus diperoleh sebelum menentukan langkah. Pemeriksaan bahan baku, penguatan prosedur operasional, serta pencatatan administrasi secara tertib mendukung penerapan standar halal secara konsisten. Melalui persiapan yang dimulai lebih awal, kebutuhan penyesuaian menjadi lebih mudah dikelola.
Jika bisnis Anda sedang mengevaluasi kewajiban halal, langkah pertama adalah memastikan kategori produk. Pada tahap berikutnya, pastikan tenggat menggunakan regulasi yang berlaku. Rapikan informasi pemasok, pelajari persyaratan skema reguler atau pernyataan mandiri, dan susun anggaran berdasarkan kebutuhan sebenarnya. Hindari menunda seluruh persiapan hingga menjelang tenggat agar terdapat kesempatan memperbaiki dokumen. Bila Anda sudah menghadapi proses penyesuaian standar produksi, silakan bagikan pengalaman Anda. Masukan dari kegiatan usaha nyata membantu memperkaya wawasan pembaca.
