Bank Indonesia memperjelas ketentuan biaya Merchant Discount Rate (MDR) QRIS yang berlaku bagi pedagang pada Oktober 2026. Kebijakan yang mulai diterapkan pada 1 Oktober 2026 ini memberikan pembebasan biaya MDR untuk transaksi dengan nominal tertentu, termasuk perluasan tarif 0% bagi berbagai kategori merchant. Dalam dunia Bisnis, pemahaman terhadap aturan tersebut sangat penting karena biaya transaksi dapat memengaruhi penerimaan usaha dan pengelolaan keuangan harian. Pedagang perlu mengetahui perbedaan tarif berdasarkan kategori usaha, batas nominal pembayaran, serta ketentuan pembebanan biaya. Dengan memahami aturan terbaru, pelaku UMKM dapat menggunakan QRIS secara lebih tepat, transparan, dan efisien.
Ketentuan Terbaru Biaya QRIS untuk Pedagang dan Pelaku Bisnis
Bank Indonesia menetapkan penyesuaian ketentuan Merchant Discount Rate QRIS yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2026. Penyesuaian ini disampaikan melalui pengumuman resmi pada Agustus 2026 sebagai bagian dari penguatan ekosistem pembayaran digital. Melalui perubahan ini, transaksi QRIS sampai dengan Rp100.000 mendapatkan fasilitas MDR 0% pada seluruh kategori pedagang. Di sisi lain, usaha mikro tetap memperoleh pembebasan hingga Rp500.000 per transaksi. Kebijakan tarif yang diperbarui menjadi informasi penting bagi pedagang.
Sebelum menghitung dampak terhadap usaha, pelaku Bisnis sebaiknya memahami mekanisme biaya QRIS. MDR merupakan biaya layanan yang dibayarkan pedagang melalui penyelenggara jasa pembayaran. Saat konsumen menyelesaikan transaksi melalui kode QRIS, tarif layanan ditentukan berdasarkan kelompok pedagang dan besarnya transaksi. Meskipun terkait dengan transaksi elektronik, MDR bukan biaya yang dipungut untuk keuntungan bank sentral. Biaya ini menjadi bagian dari mekanisme penyelenggaraan pembayaran. Dengan penjelasan ini, pengusaha dapat membedakan biaya layanan dengan harga barang.
Perbedaan MDR QRIS Menurut Jenis Usaha dan Nominal Transaksi
Dalam ketentuan yang berlaku sejak Oktober 2026, merchant usaha mikro atau UMI tidak dikenakan MDR pada pembayaran yang nilainya paling tinggi Rp500.000. Untuk transaksi dengan jumlah di atas Rp500.000, tarif MDR yang berlaku adalah 0,3%. Pada kelompok merchant berbeda, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar mendapatkan fasilitas tarif 0% bagi pembayaran maksimal Rp100.000. Untuk transaksi yang nilainya melampaui Rp100.000, tarif MDR sebesar 0,7% tetap berlaku. Dengan adanya perbedaan ini, pengusaha harus mengetahui kategori usaha yang tercatat pada penyedia QRIS.
Di samping kelompok merchant berdasarkan skala usaha, aturan MDR turut mengatur sejumlah kategori transaksi tertentu. Untuk kategori pendidikan, pembayaran maksimal Rp100.000 memperoleh pembebasan MDR, sedangkan pembayaran lebih dari Rp100.000 mengikuti MDR 0,6%. Sementara itu, dalam kelompok SPBU, tarif 0% berlaku sampai Rp100.000, sementara transaksi yang lebih besar mengikuti tarif 0,4%. Sementara transaksi yang termasuk kategori BLU, PSO, G2P, P2G, serta donasi sosial nirlaba, MDR 0% tetap berlaku sesuai ketentuan.
Simulasi Perhitungan MDR QRIS untuk Transaksi Pedagang
Setelah memahami pembagian tarif, hal yang perlu dipelajari adalah menghitung biaya MDR pada transaksi sebenarnya. Untuk melakukan simulasi, biaya MDR diperoleh dengan mengalikan nilai transaksi dan persentase tarif yang berlaku. Dalam simulasi transaksi, sebuah usaha mikro menerima pembayaran QRIS sebesar Rp400.000. Mengingat transaksi berada dalam batas pembebasan usaha mikro, biaya MDR yang dikenakan adalah Rp0. Apabila merchant yang sama menerima Rp600.000, potongan MDR mencapai Rp1.800. Perhitungan tersebut bukan dihitung hanya dari selisih nominal di atas Rp500.000.
Untuk merchant UKE, UME, serta UBE, pembebasan biaya berlaku sampai transaksi Rp100.000. Sebagai ilustrasi, pembayaran QRIS sebesar Rp75.000 tidak dikenakan MDR. Pada transaksi yang lebih besar, apabila nominal transaksi mencapai Rp150.000, MDR 0,7% menghasilkan potongan Rp1.050. Dengan demikian, penerimaan setelah MDR menjadi Rp148.950, sebelum memperhitungkan pengeluaran lain yang mungkin berlaku. Untuk merchant pendidikan, transaksi Rp200.000 dengan MDR 0,6% menimbulkan potongan MDR Rp1.200. Melalui latihan perhitungan sederhana, pengusaha dapat menilai pengaruh tarif terhadap penerimaan.
Tanggung Jawab Pedagang dalam Menerapkan Ketentuan Biaya QRIS
Salah satu ketentuan penting yang perlu dipahami adalah aturan yang tidak memperbolehkan potongan MDR dialihkan kepada pembeli. Bank Indonesia menegaskan bahwa, tarif pemrosesan dibebankan kepada merchant. Karena itu, penjual tidak diperbolehkan menambahkan biaya khusus kepada pelanggan akibat penggunaan QRIS. Sebagai contoh, produk dengan harga Rp50.000 tidak boleh dikenakan tambahan biaya QRIS hanya karena pembeli menggunakan metode tersebut. Hal ini membantu menciptakan pengalaman transaksi yang adil. Pengelola usaha harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Pada kegiatan penjualan sehari-hari, pemilik Bisnis harus memahami struktur penerimaan transaksi. Anggaran persediaan, utilitas, dan kegiatan usaha tetap harus masuk dalam evaluasi keuntungan. Namun demikian, biaya pemrosesan tidak boleh dialihkan melalui pungutan khusus pembayaran QRIS. Sebagai langkah pengelolaan, pemilik usaha sebaiknya merekonsiliasi pendapatan penjualan dan biaya pembayaran. Melalui administrasi yang teratur, kondisi keuangan Bisnis dapat dinilai secara lebih akurat.
Strategi Pedagang Menyesuaikan Operasional dengan Tarif MDR QRIS Terbaru
Penerapan ketentuan MDR terbaru harus dipahami oleh petugas penerima pembayaran. Tindakan pertama yang layak dipertimbangkan adalah memeriksa status merchant melalui penyelenggara jasa pembayaran. Klasifikasi tersebut menjadi dasar penggunaan tarif yang sesuai. Ketika biaya transaksi terlihat tidak mengikuti ketentuan, pengelola toko perlu melakukan pemeriksaan melalui saluran bantuan resmi. Untuk menjaga ketepatan penerimaan, riwayat pembayaran digital perlu dibandingkan dengan mutasi rekening yang diterima. Berkat pemantauan yang tertib, kesalahan pencatatan dapat ditemukan lebih awal.
Tidak hanya memperhatikan tarif MDR, pengelola usaha juga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan transaksi. Penggunaan QRIS statis atau dinamis perlu mengikuti fasilitas yang didukung penyelenggara. Setelah konsumen memindai dan membayar, kasir sebaiknya memeriksa notifikasi transaksi dari sistem merchant. Informasi yang hanya ditunjukkan melalui layar pembeli perlu diperiksa terhadap pemberitahuan transaksi resmi. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, edukasi petugas mengenai penggunaan QRIS dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan. Berkat penerapan prosedur yang aman, QRIS dapat membantu kelancaran kegiatan usaha.
Kesimpulan Ketentuan MDR QRIS bagi Pedagang pada Oktober 2026
Penerapan skema Merchant Discount Rate terbaru memberikan perubahan penting bagi pelaku usaha. Penerapan tarif 0% pada transaksi QRIS hingga Rp100.000 secara lebih luas merupakan salah satu perubahan penting. Sementara itu, pelaku Bisnis kategori UMI mempertahankan tarif 0% untuk pembayaran sampai dengan Rp500.000. Dengan memahami perbedaan kategori, nominal transaksi, dan tarif, pemilik usaha berpotensi meningkatkan ketelitian pengelolaan transaksi.
Selain memperhatikan tarif, pelaku usaha perlu mematuhi larangan surcharge. Pemeriksaan status merchant, pencatatan transaksi, dan verifikasi pembayaran menjadi langkah penting dalam penggunaan QRIS. Melalui penyesuaian sistem pembayaran yang bertanggung jawab, pengusaha berbagai skala memiliki kesempatan memperkuat kualitas layanan pelanggan. Apakah pembebasan biaya QRIS untuk transaksi tertentu membantu kegiatan usaha Anda? Silakan sampaikan pendapat serta masukan Anda agar diskusi mengenai pembayaran digital semakin bermanfaat.
